Hari Anak Nasional: Kekerasan Terhadap Anak

Hari Anak Nasional: Kekerasan Terhadap Anak

Untuk Hari Anak Nasional (HAN) Sinau Institute bersama dengan Himpunan Mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama (SAA) IAIN Pontianak mengundang KPPAD bersama Sosiolog dan Psikolog untuk berdiskusi tentang Kekerasan Terhadap Anak pada Sabtu, 03 Agustus 2019 pukul 19.30 s/d 22.00 di Cafe Ape (Jl. Sepakat II). Brand untuk diskusi ini adalah NGOPI (Ngobrol Pintar) dengan mengambil tema “Hari Anak Nasional: Kekerasan Terhadap Anak” yang dihadiri sekitar 40 orang dari berbagai kalangan, baik itu mahasiswa, aktivis, jurnalis dan pemuda-pemuda sepakat yang tergabung dalam kelompok IKPS (Ikatan Pemuda Sepakat).

Dr. Syf Ema Rahmaniah., MSc. Ed selaku pengamat sosial sekaligus Akademisi FISIP Untan menyampaikan bahwa kasus kekerasan pada anak di Indonesia sampai saat ini masih sangat sering terjadi. Salah satu kekerasan yang terkadang tidak disadari oleh kita adalah kekerasan simbolik, yang terdapat pada buku-buku pelajaran misalnya.

“Anak-anak sering mengartikan¬† secara kontekstual dari buku pelajaran tersebut, misal ketika dalam buku tersebut memperlihatkan kehidupan keluarga bahagia ketika kegiatan diakhir pekan aktifitas seorang ayah adalah memcuci mobil. Maka secara kontekstual anak-anak akan menganggap bahwa hal tersebut menjadi standar dari kehidupan keluarga. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki orang tua, atau mereka yang hidup dibawah standar tersebut? Seharusnya ini adalah salah satu kewajiban dari guru atau pendidik untuk mengajarkan bahwa konsep keluarga tidak konstekstual”, imbuhnya.

Dr. Syf Ema Rahmaniah, MSc. Ed juga menyampaikan selain kekerasan secara simbolik, kekerasan terhadap anak juga tercadi secara verbal yaitu berupa perkataan-perkataan, cacian dan lain sebagainya; kekerasan seksual, biasanya kekerasan seksual ini lebih sering terjadi pada orang-orang terdekat korban. Biasanya kekerasan juga dapat terulang,salah satu faktornya karena adanya penanganan yang tidak tuntas. Artinya ketika penanganan tersebut tidak tuntas, maka ada kemungkinan terulang kembali dengan pola yang sama atau sebaliknya, dimana korban dapat menjadi pelaku di kemudian hari.

Sarah., M.Psi selaku psikolog sekaligus akademisi IAIN Pontianak menyampaikan bahwa dampak secara psikologis anat seperti siklus. Jika orang tua mengajarkan anak dengan kekerasan, maka secara psikologis anak akan merespon bahwa dengan kekerasanlah anak dapat menyelesaikan suatu masalah.

“Kekerasan terhadap anak pada usia yang semakin kecil maka sang anak semakin rentan terhadap kekerasan. Semakin kecil usia anak tentu akan semakin memiliki dampak jangka panjang yang semakin berat, baik itu secara mental, maupun kejiwaan,” jelasnya.

Sarah., M.Psi juga menyampaikan bahwa saat ini kita menanggapi kekerasan terhadap anak masih melekat dengan perspektif pemadam kebakaran. Artinya, ketika terjadi kekerasan terhadap anak kita langsung merespon mengarah pada bagaimana dampak dari kekerasan tersebut dan bagaimana mengatasinya. Padahal seharusnya saat ini dalam mengatasi kekerasan kita harus mulai berfikir tentang bagaimana mencegah agar tidak terjadi kekerasan tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh Maryadi Sirat selaku moderator, bahwasannya masyarakat akan menanggapi masalah kekerasan terhadap anak ketika sudah terjadi kekerasan, bukan bagaimana cara mencegah kekerasan tersebut.

Alik R. Rosyad., ST dari KPPAD menyampaikan bahwa ada empat prinsip dasar dalam perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, artinya baik itu penanganan maupun pengawasan tidak memandang pada identitas tertentu dari anak, semua anak memiliki hak perlindungan yang sama. Kedua, hak tumbuh dan berkembang. Ketiga, kepentingan yang baik bagi anak. Dan keempat menghargai pendapat anak.

“Dalam pencegahan sendiri KPPAD sudah melakukan berbagai upaya seeperti misalnya menghadiri dan menjadi narasumber pada acara dan kegiatan untuk menyampaikan pemahaman tentang kekerasan terhadap anak,” Ungkapnya.

Alik R. Rosyad., ST menambahkan bahwa selain itu, terkait kekerasan seksual terhadap anak pada 2014 lalu telah dikeluarkan peraturan sesuai dengan Intruksi Presiden No. 5 tahun 2014 tentang GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak).

Dilihat 61 kali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *